Bali sebagai daerah percontohan siap mengakselerasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, sekaligus mempersiapkan kunjungan Presiden RI untuk meninjau progres program pada Juli mendatang.
JAKARTA, PELANGIDEWATA– Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi program digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Bali. Langkah percepatan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang guna meninjau perkembangan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena Bali dipercaya menjadi salah satu wilayah percontohan penerapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera kita terapkan untuk penyaluran Bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun tahapan pelaksanaan yang akan dijalankan secara sistematis. Meski demikian, Koster mengakui jumlah masyarakat yang telah mendaftar masih belum sesuai harapan.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh padatnya rangkaian hari raya yang berlangsung di Bali dalam dua pekan terakhir sehingga proses pendataan belum berjalan optimal.
“Ini karena dua minggu kemarin di Bali banyak hari raya. Sepulang dari mengikuti rakor ini, kami akan tancap gas. By sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkrit yang bisa dilaksanakan,” katanya.
Ia optimistis percepatan yang dilakukan akan mampu menyelesaikan proses pendaftaran paling lambat pada akhir Juli 2026.
“Bali ini kecil, jadi harusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Gubernur Koster juga berharap adanya tambahan tenaga pendamping agar proses registrasi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar secara lebih efektif. Selain itu, ia memastikan Pemerintah Provinsi Bali siap menyambut rencana kunjungan Presiden RI dalam rangka meninjau pelaksanaan program tersebut.
“Terkait dengan rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga koordinasi dan mempercepat proses pendaftaran agar target nasional dapat tercapai.
Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung, sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan penyaluran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini juga menjadi bagian dari perluasan uji coba digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
About The Author
