DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi Bali, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis yang menopang pariwisata dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPR RI karena menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, sekaligus tantangan pembangunan Bali kepada pemerintah pusat melalui lembaga legislatif.
Menurut Koster, pembangunan Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki keterkaitan erat antara alam, manusia, budaya, dan sektor pariwisata.
Pembangunan Bali, kata dia, diarahkan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Pembangunan Bali tidak dapat hanya dilihat dari jumlah penduduk atau luas wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional,” ujar Koster.
Ia memaparkan, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 15,39 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Besarnya aktivitas pariwisata tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan yang memadai, khususnya infrastruktur.
Pertumbuhan pariwisata harus diikuti dengan peningkatan kapasitas jalan, transportasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis,” tegasnya.
Koster menilai dukungan pemerintah pusat penting karena sejumlah kebutuhan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional. Bali tidak hanya melayani kepentingan masyarakat daerah, tetapi juga menjadi salah satu pintu utama Indonesia dalam menerima wisatawan mancanegara dan menghasilkan devisa bagi negara.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk menjaga kualitas pariwisata Bali.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Infrastruktur yang memadai dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan wisatawan dan masyarakat, memperlancar mobilitas, mengurangi kemacetan, memperkuat konektivitas antarkawasan, serta meningkatkan daya saing destinasi wisata Bali.
Dorong Pemerataan Infrastruktur di Luar Bali Selatan
Koster juga meminta agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan atau Sarbagita. Menurutnya, aktivitas ekonomi saat ini masih cukup terkonsentrasi di kawasan tersebut, sementara wilayah di luar Sarbagita memiliki cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang besar.
Karena itu, pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat dinilai penting untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Karena itu, pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Sejumlah proyek infrastruktur yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, penyelesaian dan pengembangan konektivitas Singaraja–Mengwi, serta pengembangan Jalan Lingkar Bali.
Selain itu, Koster mendorong penguatan konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, konektivitas Nusa Penida, termasuk jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga menjadi bagian dari kebutuhan strategis yang disampaikan kepada Banggar DPR RI.
Dukungan juga diperlukan untuk pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk kawasan Danau Beratan dan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Tak hanya jalan dan transportasi, Koster menegaskan bahwa air bersih, pengelolaan sampah, dan energi juga merupakan bagian penting dari infrastruktur pariwisata.
Bali telah menyiapkan pemanfaatan sumber air dari SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Namun, pembangunan dan pengembangan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari APBN secara bertahap mulai 2027.
Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mempertahankan citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Demikian pula pengembangan energi bersih untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Banggar DPR RI Tegaskan Bukan Sekadar Pengurangan TKD
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief menampik anggapan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini semata-mata berupa penurunan alokasi dana transfer ke daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah anggaran yang kini dialihkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang dampaknya dirasakan langsung oleh daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan ya. Artinya, banyak anggaran transfer yang sekarang itu banyak program-program nasional yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” ujar Syarief usai pertemuan.
Ia menambahkan, dukungan APBN terhadap daerah juga dilakukan melalui sejumlah program pemerintah pusat. Salah satunya terlihat dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun kini turut mendapatkan dukungan melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
Syarief mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali. Ia memahami posisi strategis Bali bagi perekonomian nasional, terutama karena peran sektor pariwisata.
Ia juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberlanjutan pariwisata tidak semata ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga sangat berkaitan dengan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali.
About The Author
