DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor penting agar program dan kebijakan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang pengenalan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas kepada Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam mengoordinasikan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Gubernur Koster menyambut baik peran kementerian tersebut dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor. Menurutnya, bidang-bidang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Koster.
Ia berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Koster, koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sinergi lintas sektor juga diharapkan mampu mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum, perlindungan HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan melalui pembagian peran serta koordinasi yang jelas antarinstansi.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Bali dan Kemenko Kumham Imipas diharapkan dapat memperkuat komunikasi kelembagaan sebagai landasan untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan.
Penguatan hubungan antara pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi, sekaligus memastikan kebijakan di berbagai bidang dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
About The Author
