DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan alasan pelaksanaan psikotes bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik personal yang lebih utuh dan komprehensif sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Psikotes tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar. Koster menegaskan, kegiatan ini bukan bertujuan mencari kesalahan pejabat, melainkan memahami profil personal yang tidak selalu terlihat melalui dokumen administrasi atau rekam jejak jabatan.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
Menurutnya, penilaian melalui mekanisme manajemen talenta selama ini belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan ekspektasi di lapangan. Dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan, sehingga penilaian promosi jabatan selama ini banyak mengacu pada portofolio.
Padahal, portofolio dinilai belum tentu mampu menggambarkan seluruh aspek kompetensi, karakter, serta kemampuan kepemimpinan seseorang dalam menjalankan tugasnya.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menjelaskan, pejabat Eselon II memiliki peran strategis karena memimpin langsung perangkat daerah sekaligus menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan dan menjalankan program pemerintah sesuai bidang tugas masing-masing.
Karakter personal, lanjutnya, turut memengaruhi perilaku seseorang dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan organisasi. Dari perspektif sosiologis, karakter tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif, bergantung pada kecenderungan perilaku yang lebih dominan. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja individu sekaligus membentuk ekosistem kerja di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada publik.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Selain pemetaan karakter, Gubernur Bali juga mengingatkan para pejabat agar terus meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program yang terukur, sistematis, dan sesuai dengan matriks yang telah ditetapkan. Setiap pejabat diminta memahami serta menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara optimal.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.
Kolaborasi Unud dan BKPSDM untuk Pemetaan Profil Psikologis
Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan kerja sekaligus meningkatkan kinerja aparatur sipil negara melalui pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif.
Sebanyak 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.
Melalui pemetaan ini, diharapkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai karakteristik personal para pejabat. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam mendorong pengembangan kompetensi, peningkatan profesionalisme, dan penguatan kualitas kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
About The Author
