Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama tiga kepala daerah di kawasan Bali selatan, resmi menyepakati penyesuaian skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam pertemuan di Denpasar, Senin (13/4/2026).
DENPASAR, PELANGIDEWATA — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan arah pembangunan yang berkeadilan dengan memperkuat kolaborasi antarwilayah. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama tiga kepala daerah di kawasan Bali selatan, resmi menyepakati penyesuaian skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam pertemuan di Denpasar, Senin (13/4/2026).
Kerja sama tersebut melibatkan Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Melalui skema ini, sebagian pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan di kabupaten lain di Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia menilai, daerah dengan kapasitas fiskal kuat memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
Dalam kesepakatan terbaru, jumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan mengalami perubahan menjadi 22 proyek strategis. Sejumlah proyek sebelumnya dialihkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara beberapa program baru ditambahkan guna menjawab kebutuhan mendesak di berbagai sektor.
Fokus pembangunan mencakup peningkatan infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan di Bali selatan, penguatan konektivitas antara wilayah utara dan selatan, hingga pengembangan akses transportasi dan logistik di kawasan kepulauan. Selain itu, sektor ketahanan pangan dan pelestarian budaya juga mendapat perhatian melalui pembangunan fasilitas pendukung pertanian serta penataan kawasan suci.
Pemerintah menargetkan seluruh proyek tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mobilitas, pemerataan ekonomi, serta penguatan daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Upaya ini sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah Bali.
Kesepakatan ini turut dihadiri oleh Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Gianyar. Kolaborasi lintas daerah ini menjadi langkah strategis dalam membangun Bali yang seimbang, baik dari sisi infrastruktur maupun penguatan nilai budaya.