8.416 Agen Disiapkan untuk Dampingi Masyarakat Mengakses Bantuan Sosial Secara Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
JAKARTA, PELANGIDEWATA – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui sistem digitalisasi bantuan sosial yang kini mulai diuji coba secara nasional di Bali.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5).
Dalam sambutannya, Koster menyoroti pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegasnya saat mengikuti kegiatan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Menurut Koster, penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akurasi layanan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, Bali saat ini dipercaya pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang menjadi percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Untuk menunjang pelaksanaan program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh Bali.
Para agen akan bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan berbagai jenis bantuan sosial secara lebih mudah dan terarah.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen.
Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Gubernur Bali dua periode itu juga menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik ke depan akan terus diperluas dan tidak hanya terbatas pada sektor bantuan sosial semata.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas secara detail serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik saat berinteraksi dengan masyarakat, terutama warga di wilayah pedesaan.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya.
Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” imbuhnya.
Koster juga kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan uji coba nasional tersebut.
Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang menjalankan program secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota sehingga hasil pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi contoh nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar.
Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ucapnya.Lebih lanjut, Tirta menjelaskan masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum menerima bantuan pemerintah nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui skema on demand yang tengah diuji coba.
Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan program perlindungan sosial lainnya, mulai dari layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar hingga program peningkatan ekonomi masyarakat.“Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya.
About The Author
