Terpilih sebagai salah satu daerah percontohan, Kabupaten Klungkung mempercepat kesiapan infrastruktur, validasi data, dan SDM guna mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi.
JAKARTA, PELANGIDEWATA– Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya pada sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Bupati Klungkung I Made Satria dalam Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rapat koordinasi yang diikuti oleh 43 kabupaten/kota terpilih sebagai daerah percontohan ini dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, sejumlah kepala daerah, serta diikuti secara virtual oleh bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia.
Forum tersebut tidak hanya membahas percepatan implementasi Pemerintah Digital (Digital Government), tetapi juga mengevaluasi kesiapan daerah dalam mendukung transformasi sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih modern. Selain itu, rapat menjadi bagian dari persiapan menjelang rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi bansos di daerah.
Bupati I Made Satria mengatakan, penerapan teknologi digital dalam sistem bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Digitalisasi akan membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau. Dengan sistem yang terintegrasi, kita dapat meminimalkan kesalahan data serta memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh haknya secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Satria.
Menurutnya, ditunjuknya Kabupaten Klungkung sebagai salah satu lokasi perluasan program nasional merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat yang harus dijawab dengan kesiapan maksimal.
Karena itu, Pemkab Klungkung langsung melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Bali, hingga memastikan kesiapan seluruh perangkat pendukung di daerah.
Satria menjelaskan, fokus persiapan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga pada pembaruan dan validasi data penerima bantuan agar akurat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem di lapangan.
“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas data dan kesiapan SDM. Karena itu kami memastikan seluruh aspek tersebut dipersiapkan secara matang agar implementasinya berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital di sektor pelayanan publik diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh agenda transformasi digital pemerintah. Ini menjadi momentum bagi Klungkung untuk memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk menyambut rencana kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia,” tutup Satria.
About The Author
