Selain memastikan kualitas bangunan sekolah, Bupati I Made Kembang Hartawan menyoroti distribusi guru yang belum merata. Jembrana masih kekurangan 258 tenaga pendidik.
JEMBRANA, PELANGIDEWATA – Perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jembrana tidak hanya dipantau melalui laporan administrasi. Bupati I Made Kembang Hartawan memilih turun langsung ke sekolah untuk melihat kondisi bangunan sekaligus memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan.
Selasa (15/9), Bupati Kembang meninjau proses perbaikan di SD Negeri 2 Banjar Tengah dan SD Negeri 2 Loloan Barat. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora), kepala sekolah serta komite sekolah, ia mengecek sejumlah ruang kelas yang tengah direhabilitasi.
Di lokasi, perhatian Bupati tidak hanya tertuju pada progres pengerjaan. Kualitas material dan ketahanan bangunan juga menjadi sorotan. Ia meminta pekerjaan fisik dilakukan dengan standar yang baik sehingga hasil rehabilitasi tidak hanya terlihat baru, tetapi mampu digunakan dalam jangka panjang.
“Untuk atap yang menggunakan baja, harus baja yang bagus, supaya bisa bertahan hingga 30-40 tahun,” ujar Kembang.
Bagi pemerintah daerah, rehabilitasi sekolah bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi memastikan ruang belajar aman dan nyaman digunakan siswa dalam waktu panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam setiap peninjauan.
Dari persoalan bangunan, perhatian Bupati kemudian bergeser pada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni pemerataan tenaga pendidik. Jembrana saat ini masih menghadapi kekurangan sebanyak 258 guru.
“Kita saat ini kekurangan 258 guru. Jika dibagi rata, setiap sekolah mungkin hanya kekurangan satu orang guru. Namun praktiknya, ada sekolah yang kekurangan dua sampai tiga guru, sementara sekolah lain jumlah gurunya lengkap,” ungkapnya.
Menurut Kembang, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari jumlah kekurangan guru secara keseluruhan. Distribusi tenaga pendidik antar sekolah juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan beban mengajar.
Ia meminta kepala sekolah di satuan pendidikan yang mengalami kekurangan guru cukup signifikan untuk ikut mengambil peran dalam proses pembelajaran.
“Mestinya adil. Di sekolah yang kekurangannya cukup banyak guru, kepala sekolah juga harus turun tangan ikut mengajar,” tegasnya.
Peninjauan ke dua sekolah tersebut melanjutkan agenda monitoring yang sebelumnya dilakukan Bupati Kembang. Pekan lalu, ia juga turun langsung melihat progres rehabilitasi di SD Negeri 1 Dangintukadaya dan SD Negeri 2 Yehembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, menjelaskan rehabilitasi sekolah tahun ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola yang bersumber dari program e-revitalisasi pemerintah pusat.
Program tersebut mencakup sejumlah jenjang pendidikan. Hingga saat ini, satuan pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terdiri atas 9 SD, 3 SMP dan 22 PAUD. Dana ditransfer langsung kepada satuan pendidikan untuk kemudian dikelola oleh pihak sekolah melalui mekanisme swakelola.
“Tahun ini, satuan pendidikan yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mencakup 9 SD, 3 SMP, dan 22 PAUD. Sistemnya berbasis swakelola, di mana pendanaan ditransfer langsung dan dikelola oleh pihak sekolah,” jelas Anom.
Selain sekolah yang telah mendapatkan PKS, masih terdapat enam SMP susulan yang kini berada pada tahap sosialisasi dan menunggu penerbitan PKS dari pemerintah pusat.
Anom berharap proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan. Pasalnya, pekerjaan fisik rehabilitasi ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
“Untuk enam SMP susulan ini kami masih menunggu kepastian PKS dari pusat. Mengingat batas waktu pengerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember mendatang, kami berharap PKS bagi sekolah yang sudah sosialisasi bisa segera terbit,” pungkasnya.
About The Author
