DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perkembangan teknologi finansial atau Financial Technology (Fintech) terus diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk Pinjaman Daring (Pindar), menurutnya perlu diiringi peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengambil keputusan pembiayaan secara bijak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Koster menyambut positif kehadiran dan perkembangan industri Fintech yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan serta produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga harus dibarengi dengan edukasi yang memadai agar akses pembiayaan tidak justru mendorong perilaku berutang secara impulsif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
Dalam paparannya, Koster menyoroti kondisi pembiayaan Pindar secara nasional. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan porsi pembiayaan untuk kegiatan produktif baru mencapai sepertiga.
Kondisi tersebut dinilai masih menjadi tantangan bagi industri, terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki target agar sekitar 40 hingga 50 persen pembiayaan Pindar dapat diarahkan ke sektor produktif.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ujar Koster.
Untuk Bali, Koster berharap pembiayaan Pindar dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang memiliki potensi berkembang. Ia menyebut petani organik, pelaku ekonomi kreatif yang mengangkat kekayaan budaya Bali, hingga generasi muda yang sedang merintis usaha sebagai kelompok yang perlu mendapat dukungan pembiayaan.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Menurut Koster, penguatan akses pembiayaan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Karena itu, industri Pindar diharapkan tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penyaluran dana, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami produk keuangan yang digunakan.
Ia menilai rendahnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, risiko, serta mekanisme pembiayaan dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang kurang tepat. Kemudahan memperoleh pinjaman, tanpa pemahaman finansial yang cukup, berpotensi mengarahkan pembiayaan pada kebutuhan jangka pendek yang tidak menghasilkan nilai tambah.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Karena itu, Koster menekankan pentingnya pertumbuhan industri Fintech yang dibangun bersama dengan transparansi produk, perlindungan konsumen dan penguatan literasi keuangan.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra dalam memperluas edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Bali memiliki jaringan Desa Adat yang menjangkau berbagai wilayah hingga tingkat masyarakat paling bawah.
“Kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” jelasnya.
Koster berharap industri Pindar dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi Bali. Industri pembiayaan digital, menurutnya, idealnya hadir sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah dan ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjadikan Bali sebagai target pasar.
“Industri Pindar idealnya memiliki tempat dalam peta pembangunan Bali, bukan sebagai tamu yang datang mencari pasar, melainkan sebagai mitra yang ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yang dilayani,” tambahnya.
Menutup pemaparannya, Koster menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, serta seluruh pelaku industri yang telah berpartisipasi dalam forum tersebut.
Ia berharap pelaksanaan Fintech Lending Days 2026 tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kolaborasi dan langkah konkret dalam memperkuat pembiayaan digital di Indonesia.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menyampaikan bahwa Bali memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri Pindar. Hal ini didukung dengan keberadaan sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Menurut Bernadino, tantangan industri Pindar tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana. Yang tidak kalah penting adalah memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan industri pembiayaan digital perlu ditopang tata kelola yang kuat, mekanisme penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen yang konsisten.
Fintech Lending Days 2026 sendiri digelar oleh AFPI bersama CNBC Indonesia sebagai forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan hingga mitra strategis.
Mengangkat tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”, kegiatan tersebut diisi dengan sejumlah agenda, seperti strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase.
Forum ini juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun turut hadir dalam sesi Fireside Conversation.
About The Author
