DENPASAR – Penguatan kesadaran hukum di lingkungan keluarga serta peningkatan tata kelola Posyandu menjadi fokus kolaborasi TP PKK dan TP Posyandu Pusat bersama TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali. Kedua agenda tersebut disosialisasikan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.
Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu dibuka oleh Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi pengurus PKK dan Posyandu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam menjalankan tugas.
“Kami berterima kasih karena telah diberikan kesempatan oleh TP PKK/TP Posyandu Pusat sehingga TP PKK/TP Posyandu Provinsi Bali dan Kabupaten Kota se-Bali dapat menimba pengetahuan dalam kegiatan ini,” jelas Putri Koster.
Ia juga meminta seluruh pengurus dan kader PKK serta Posyandu yang hadir agar mengikuti kegiatan dengan serius hingga selesai. Pemahaman mengenai keluarga sadar hukum dan registrasi Posyandu, menurutnya, merupakan hal penting yang perlu dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program di tengah masyarakat.
Kader Didorong Berperan dalam Pencegahan Kekerasan
Dalam arahannya, Tri Tito Karnavian mengajak kader PKK dan Posyandu untuk mengambil peran aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kader diharapkan tidak hanya menyebarluaskan pemahaman tentang kesadaran hukum di lingkungan terdekat, tetapi juga memiliki pengetahuan dasar untuk membantu serta mendampingi korban kekerasan, baik fisik maupun verbal.
Kedekatan kader dengan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk mengenali persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga dan membantu menghubungkan warga dengan layanan pendampingan yang sesuai.
“Karena kita adalah kader PKK dan kader Posyandu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tentunya kita juga harus punya bekal bagaimana penanganan hal-hal tersebut bilamana terjadi di lingkungan kita,” jelas Tri Tito.
Melalui sosialisasi ini, kader diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan kekerasan, kesadaran terhadap hak-hak anggota keluarga, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan kasus di lingkungan sekitarnya.
Registrasi Posyandu Jadi Dasar Penguatan Pelayanan
Selain edukasi hukum, kegiatan ini menyoroti pentingnya registrasi Posyandu sebagai dasar untuk mengetahui kondisi kelembagaan, memetakan kebutuhan, dan menyusun perencanaan pembinaan secara lebih terarah.
Tri Tito Karnavian mengapresiasi pelaksanaan registrasi Posyandu di Provinsi Bali yang dinilainya menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan daerah lain. Ia menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan proses registrasi tersebut secara luas.
“Saya yakin Bali ini jauh lebih maju karena secara luas yang meregistrasi ini baru Bali. Oleh sebab itu ini salah satu penghargaan untuk Bali kita melaksanakan kegiatan ini di sini,” jelasnya.
Menurutnya, pendataan yang baik akan membantu pemerintah dan pengurus Posyandu memahami kondisi di lapangan sehingga program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Registrasi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan dan mendukung keberlanjutan pelayanan Posyandu.
Tri Tito berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP PKK, dan TP Posyandu terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat diterapkan secara lebih efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Bantuan Sanitasi Rp500 Juta dan Dukungan bagi Masyarakat
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, TP PKK/TP Posyandu Pusat juga menyerahkan bantuan sanitasi komunal senilai Rp500 juta dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan fasilitas sanitasi di 10 desa yang masih membutuhkan peningkatan sarana.
Bantuan diwujudkan melalui pembangunan toilet umum permanen sebagai upaya mendukung akses sanitasi yang lebih layak bagi masyarakat.
Selain bantuan sanitasi, kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan KTP elektronik bagi pemula kepada pelajar SMA di Bali. TP PKK/TP Posyandu Pusat juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada kader PKK Provinsi Bali sebagai bentuk dukungan sosial.
Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran PKK dan Posyandu dalam mendukung pembangunan masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran hukum, pendataan kelembagaan yang lebih baik, serta dukungan fasilitas dasar, kader diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pendampingan dan pelayanan sesuai kebutuhan warga.
Kolaborasi pusat dan daerah tersebut diharapkan terus berkembang sehingga program PKK dan Posyandu dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali.
About The Author
