Denpasar, PELANGIDEWATA, – Upaya memperkuat keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital terus dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (21/4).
Dalam sambutannya, Sekda Bali menegaskan bahwa keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran krusial dalam mendukung sistem keamanan digital pemerintah. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Bali telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi di seluruh lini pelayanan.
Ia mengakui bahwa proses digitalisasi menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam mengubah pola kerja konvensional menjadi berbasis teknologi. Di satu sisi, seluruh sistem telah terdigitalisasi, namun di sisi lain ancaman siber juga semakin berkembang dan perlu ditangani secara serius.
“Transformasi digital membutuhkan kesiapan, tidak hanya dari sisi sistem tetapi juga keamanan. Risiko siber harus diantisipasi dengan langkah yang tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan BSSN terus diperkuat untuk menjaga ketahanan sistem dari berbagai potensi gangguan. Pelaksanaan bimtek ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan keamanan sistem elektronik tetap terjaga.
Sekda juga mengajak para peserta untuk aktif mengikuti kegiatan ini, mengingat materi yang diberikan langsung oleh tim BSSN akan sangat bermanfaat dalam memahami proses audit keamanan secara menyeluruh.
Sementara itu, Direktur BSSN, Danag Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan sistem elektronik berfokus pada tiga aspek utama, yaitu aset, risiko, dan pengendalian. Audit bertujuan memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki telah dikelola sesuai dengan potensi risiko serta dilengkapi sistem pengendalian yang efektif.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi yang menjadi aset pemerintah dan perlu dilakukan audit secara berkala.
“Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.
Peran Inspektorat sebagai pengawas internal juga dinilai sangat penting dalam memastikan proses audit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, bersama jajaran terkait di lingkungan Pemprov Bali.
Melalui kegiatan ini, diharapkan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
About The Author
