Portal Perlinsos mulai diuji coba untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran sekaligus membuka ruang pembaruan data penerima secara mandiri.
SINGARAJA, PELANGIDEWATA – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengimplementasikan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial melalui Portal Pelayanan Sosial (Perlinsos). Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, dipilih sebagai lokasi percontohan dalam program yang bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi bantuan kepada masyarakat.
Uji coba dilaksanakan pada Kamis (4/6/2026) di Aula Kantor Lurah Penarukan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program digitalisasi bansos yang digelar serentak di seluruh kabupaten di Bali dengan dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas, Arrie Wibowo, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satunya adalah anggapan masyarakat bahwa bantuan tidak selalu diberikan secara adil, serta masih adanya penerima yang tidak sesuai kriteria.
“Portal Perlinsos menerapkan skema on demand. Siapa pun boleh meminta, tapi sistem akan menyeleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kriteria dari Kementerian Sosial. Ada juga negative list seperti daya listrik tinggi atau kepemilikan mobil. Jika kena indikator itu, permohonan akan ditolak,” jelasnya.
Menurut Arrie, sistem tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyeleksi calon penerima bantuan, tetapi juga menjadi sarana pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Warga yang merasa data mereka tidak sesuai dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme sanggah yang telah disediakan.
“Target utama sistem ini adalah menjaring warga miskin yang luput dari bantuan sekaligus menyaring penerima yang tidak berhak,” imbuh Arrie.
Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan penunjukan Penarukan dan Poh Bergong sebagai lokasi awal bukan tanpa alasan. Kedua wilayah tersebut memiliki jumlah penerima bantuan yang cukup tinggi sehingga dinilai tepat untuk mengawali penerapan sistem digital ini.
Data DTSEN mencatat sebanyak 351.343 jiwa atau 10.498 kepala keluarga di Kabupaten Buleleng masuk dalam kelompok desil satu hingga lima. Berdasarkan data tersebut, pemerintah memilih wilayah dengan jumlah penerima terbesar dan cakupan wilayah yang luas untuk dijadikan proyek percontohan.
“Sehingga terpilih Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong untuk kami percepat proses dalam satu Kecamatan dulu. Sehingga bisa menjadi percontohan atau pilot project,” sebutnya.
Sementara itu, Lurah Penarukan, Desak Made Susanti, mengungkapkan bahwa terdapat 414 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya yang menerima bantuan sosial pemerintah. Rinciannya, 147 KPM menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 267 KPM menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Dalam uji coba ini kami mendatangkan 100 KPM dan 10 agen. Sisanya 314 KPM akan dilayani melalui loket khusus di kelurahan serta pendampingan langsung ke rumah-rumah,” ungkapnya.
Dari 100 KPM yang diundang mengikuti proses registrasi, sebanyak 94 orang berhasil terdaftar dalam Portal Perlinsos hingga kegiatan berakhir.
Melalui uji coba ini, Pemkab Buleleng berharap sistem digitalisasi bansos dapat segera diterapkan secara menyeluruh. Selain mempercepat pelayanan, sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan data penerima yang lebih valid sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
About The Author
