Pemerintah daerah memastikan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pengelolaan aset tetap menjadi prioritas dalam APBD.
SINGARAJA,PELANGIDEWATA – Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan tanggapan resmi atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (20/7). Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, sebagai bagian dari pembahasan dua rancangan peraturan daerah strategis.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Golkar, NasDem, Gerindra, dan Demokrat-PKB atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.
Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, menurutnya, turut mengantarkan Kabupaten Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
“Pencapaian opini WTP selama dua belas kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Menjawab sejumlah masukan fraksi, Bupati menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan aset-aset yang belum produktif melalui pola kerja sama yang akuntabel.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memastikan anggaran pemeliharaan jalan telah dialokasikan secara bertahap di setiap kecamatan. Sementara untuk proyek penataan kawasan Tugu Singa Ambara Raja atau Titik Nol Singaraja, pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung sebesar Rp25 miliar.
Adapun pembangunan Gedung Laksmi Graha dan Galeri Singa Ambara Raja dengan nilai Rp15 miliar dipastikan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum dan Inspektorat Daerah.
Bupati juga meluruskan berbagai pertanyaan terkait pelayanan kesehatan di RSUD Giri Emas. Berdasarkan hasil audit, ketersediaan oksigen di rumah sakit saat kejadian dinyatakan masih mencukupi dan Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi serta pembinaan terhadap standar operasional pelayanan.
“Setiap masukan dari fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Sutjidra.
About The Author
