DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga saat ini, sebanyak 1.410 unit telah masuk dalam realisasi penerima bantuan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK).
Percepatan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali, Rabu (30/9) malam. Rapat diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan di Bali.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh bupati dan wali kota agar turut mendukung percepatan program tersebut.
Menurut Lilik, peningkatan program bantuan perumahan di Bali cukup signifikan. Pada 2025, jumlah bantuan tercatat 31 unit, sedangkan untuk 2026 pemerintah menetapkan target sebanyak 4.184 unit.
Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen. Sementara penerima bantuan yang telah terealisasi melalui SK mencapai 1.410 unit.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait diminta mengoptimalkan proses di lapangan agar target program dapat dikejar.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik.
Tak hanya melalui program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di Denpasar, salah satu program yang berjalan berupa pembangunan satu tower rumah susun dengan 60 unit tipe 36 yang diperuntukkan bagi MBR dan pekerja seni.
Di sisi lain, dukungan pembiayaan perumahan juga terus diperluas. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bali mendapatkan target 1.114 unit rumah subsidi pada 2026.
Sementara itu, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali telah mencapai 99,9 persen, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi tingginya penyaluran KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut Bali termasuk daerah dengan realisasi penyaluran yang tinggi, dengan BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurut Maruarar, program tersebut mendapat respons positif masyarakat karena menawarkan suku bunga sebesar 5 persen yang berlaku sejak awal pembiayaan hingga lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah tidak hanya bergerak pada sektor perumahan, tetapi juga menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat melalui penyaluran KUR di sektor lainnya.
Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dinilai membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Ia juga meminta percepatan program bedah rumah terus dilakukan. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan perumahan di Bali.
Kredit Program Perumahan sendiri merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
About The Author
