Jakarta — Peran Bali sebagai kontributor utama devisa pariwisata nasional kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur dinilai mendesak untuk menjaga daya saing Pulau Dewata.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai 7,05 juta orang, angka tertinggi sepanjang sejarah. Jika digabungkan dengan wisatawan domestik, total kunjungan mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Ia menjelaskan, dengan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, total belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan menyentuh Rp176 triliun. Nilai tersebut menyumbang lebih dari separuh devisa sektor pariwisata nasional.
Menurut Koster, ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata yang mencapai sekitar 66 persen dari PDRB membuat pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas destinasi tetap terjaga.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi Bali, seperti abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, keterbatasan air bersih, pengelolaan sampah, hingga minimnya kapasitas jalan dan pelabuhan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Koster mengusulkan sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan underpass di kawasan Jimbaran, pengembangan jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pembangunan pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung.
Ia juga menyoroti kepadatan arus kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali saat musim libur yang kerap memicu kemacetan di pelabuhan penyeberangan. Menurutnya, perlu alternatif jalur penyeberangan langsung menuju Bali bagian utara atau timur untuk mengurai kepadatan.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset strategis nasional yang harus mendapat perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa besarnya kontribusi Bali terhadap devisa negara harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Lasarus menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga kualitas Bali relatif kecil dibandingkan potensi ekonomi yang dihasilkan. Ia mencontohkan penanganan abrasi pantai yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3–4 triliun.
Selain itu, ia juga menyoroti kendala aksesibilitas penerbangan domestik ke Bali yang dinilai masih belum optimal dan menyulitkan wisatawan.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia, sekaligus menjaga kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
About The Author
