Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan dalam rangka uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di wilayah Bali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (2/3).
Sekda Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Bali telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.
Menurutnya, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara menyeluruh di tingkat provinsi, berbeda dengan daerah lain yang hanya diterapkan di beberapa kabupaten tertentu. Hal ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Sekda menegaskan bahwa program ini harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Melalui sistem digital, proses pendataan dan penyaluran bantuan akan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Namun demikian, pemerintah juga akan memastikan seluruh masyarakat tetap terjangkau, termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
Audiensi tersebut juga diisi dengan penyampaian materi dari sejumlah narasumber nasional, yaitu Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Maliki; serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, yang memaparkan strategi dan dukungan pemerintah pusat dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua berupa rapat teknis koordinasi, yang membahas langkah-langkah implementasi di tingkat daerah, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta rapat guna memperkuat sinergi dan kesiapan pelaksanaan program di Bali.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Provinsi Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang modern, efektif, dan inklusif.
About The Author
