DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Pasma Royce membahas langkah penanganan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Upaya yang disiapkan mencakup pengawalan distribusi BBM, penambahan pasokan, serta penempatan personel kepolisian untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Koster menerima kunjungan perdana Pasma Royce di Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10/2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Polda Bali dalam menangani persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata.
Dalam pertemuan itu, Pasma Royce menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan pertemuan awal sejak dirinya menjabat Kapolda Bali. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Terkait antrean BBM, Polda Bali menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah mengurai kepadatan di sejumlah SPBU. Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan penerapan sistem ganjil genap, yang akan dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengatur antrean kendaraan.
Selain itu, kepolisian telah mengamankan lima orang yang diduga melakukan penimbunan BBM untuk dijual kembali secara eceran menggunakan botol. Polda Bali juga menyiagakan personel untuk mengawal truk tangki Pertamina dari Depo Manggis guna mendukung kelancaran distribusi BBM ke sejumlah wilayah.
Penempatan personel di lapangan turut disiapkan untuk membantu mengatur antrean dan memastikan situasi tetap kondusif selama proses pelayanan berlangsung.
Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa persoalan antrean BBM perlu segera ditangani melalui koordinasi lintas instansi. Menurutnya, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Bali, termasuk untuk menunjang mobilitas warga dan kegiatan pariwisata.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan kepolisian dalam menjaga keamanan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Selain persoalan BBM, perhatian bersama diperlukan untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan wisatawan serta mencegah peredaran narkotika.
Koster berharap antrean BBM mulai berkurang pada Kamis. Namun, berdasarkan pemantauannya di sejumlah SPBU, masih ditemukan lokasi yang belum dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Ia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk wilayah Denpasar dan Badung mencapai sekitar satu juta liter per hari. Tingginya kebutuhan tersebut turut dipengaruhi meningkatnya pembelian masyarakat setelah sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pasokan BBM.
Untuk mempercepat pelayanan, Koster telah meminta Pertamina agar menyuplai sedikitnya empat truk tangki BBM ke setiap SPBU. Penambahan pasokan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengisian stok dan mengurangi jeda waktu pelayanan kepada konsumen.
Menurutnya, distribusi yang lebih cepat dan terkoordinasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengurai antrean yang masih terjadi. Dukungan pengawalan dari kepolisian juga diharapkan membantu kelancaran perjalanan truk tangki menuju SPBU.
Melalui koordinasi antara Pemprov Bali, Polda Bali, dan Pertamina, penanganan antrean BBM diharapkan berjalan lebih efektif sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh layanan BBM secara normal.
Koster berharap sinergi pemerintah daerah dan kepolisian terus diperkuat, tidak hanya dalam menangani persoalan distribusi BBM, tetapi juga dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan di Bali.