Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Klungkung, Senin (20/4)
Komitmen mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui berbagai langkah strategis. KLA merupakan sistem pembangunan daerah yang menempatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus sebagai prioritas utama secara terencana dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Klungkung, Senin (20/4). Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menekankan pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam menjalankan program tersebut.
Ia mengingatkan agar pengisian indikator KLA tidak dilakukan secara asal, melainkan harus melalui proses yang cermat dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, implementasi KLA harus mencerminkan komitmen nyata, bukan sekadar mengejar penilaian atau penghargaan.
Lebih lanjut disampaikan, keterlibatan Forum PUSPA di tingkat kabupaten diharapkan mampu memperkuat capaian KLA Klungkung. Dengan dukungan berbagai pihak, ia optimistis hasil yang diraih tahun ini akan lebih baik dibanding sebelumnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, menambahkan bahwa pemenuhan indikator KLA dapat dilakukan melalui optimalisasi program yang sudah berjalan di masing-masing perangkat daerah. Sinergi dan integrasi program dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat mendorong peningkatan kualitas pemenuhan hak anak di Klungkung.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, kegiatan sosialisasi diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan oleh gugus tugas KLA Kabupaten Klungkung. Langkah ini menjadi bentuk nyata penguatan koordinasi antar instansi dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak serta mendorong pembangunan daerah yang lebih ramah anak.