Minta Seluruh OPD Tindak Lanjuti Penguatan Pengawasan Internal Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
SURABAYA, PELANGIDEWATA – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berlandaskan integritas guna mencegah berbagai potensi tindak pidana korupsi.
Sejumlah materi penting dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemetaan risiko pada sektor-sektor strategis di pemerintahan daerah, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, hingga peran kepemimpinan kepala daerah dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
Menanggapi pelaksanaan rakor tersebut, Bupati Made Satria menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
“Rapat koordinasi ini memberikan banyak masukan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Satria.
Ia menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung harus segera menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan dalam rakor, khususnya terkait mitigasi risiko serta penguatan sistem pengawasan internal di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya menginstruksikan seluruh OPD untuk memperkuat pengawasan internal secara berkelanjutan serta segera mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan risiko yang telah disampaikan dalam rakor. Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Satria menilai bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh komitmen seluruh aparatur dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi birokrasi, membangun pemerintahan yang berintegritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.
About The Author
