Bangun Sinergi Pencegahan Korupsi, Pemkab Klungkung Dorong Birokrasi Berintegritas, Transparan, dan Akuntabel
SURABAYA, PELANGIDEWATA – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat langkah pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Klungkung, I Made Satria, kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H., di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan KPK RI dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi. Melalui sinergi ini, Pemkab Klungkung berharap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Bupati Made Satria menegaskan bahwa pendampingan dan koordinasi bersama KPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak dini. Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya bertumpu pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan agar setiap perangkat daerah memahami dan menjalankan aturan secara konsisten.
“Kami menyampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan dari Ibu Deputi. Melalui koordinasi yang semakin erat dengan KPK, kami berharap birokrasi di Kabupaten Klungkung semakin sehat, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Satria.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih harus diawali dengan komitmen bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam setiap proses pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mengajak seluruh jajaran ASN di Kabupaten Klungkung untuk terus menjaga integritas, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor hukum sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi dengan KPK, Pemkab Klungkung juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem birokrasi melalui peningkatan pengawasan internal, optimalisasi tata kelola administrasi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H., mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, langkah preventif harus menjadi prioritas utama melalui penguatan sistem pengawasan, identifikasi area yang rawan penyimpangan, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi secara konsisten.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Bupati beserta jajaran. Komitmen seperti ini menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. KPK akan terus memberikan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Ely juga menekankan pentingnya peran aktif perangkat daerah sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Dengan penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian sejak dini, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga tercipta birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara Pemkab Klungkung dan KPK RI semakin kuat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
About The Author
